Oleh: Suharyanto

Minggu-minggu ini, dunia pendidikan kita tengah disibukkan dengan penyelenggaraan Ujian Nasional (UN), baik tingkat SLTA maupun SLTP. Untuk tingkat SLTA telah berlangsung minggu lalu dan kita dikejutkan dengan adanya berita perbuatan curang beberapa oknum kepala sekolah dan guru untuk alasan “menolong” siswanya supaya mendapatkan nilai yang baik.

Mengapa sampai terjadi “perbuatan tidak terpuji” seperti itu? Bukankah kejadian serupa pun terjadi pada UN tahun lalu, dimana beberapa oknum guru tengah mengerjakan soal UN untuk menggantikan hasil kerjaan siswanya dan kemudian tertangkap tangan oleh Densus 88 antiteror. Tidakkah hal tersebut mejadikan pelajaran berharga? Belum lagi bentuk-bentuk kecurangan yang lain yang mungkin tidak kita temui tetapi dapat “dirasakan” aromanya.
Mengapa tiap kali pelaksanaan UN banyak pihak mengalami stress, mulai dari orang tua murid, guru dan bahkan kepala sekolah? Bagi orang tua murid jelas mereka cemas, takut putra-putrinya tidak lulus. Bagi guru dan kepala sekolah barangkali terkait dengan reputasi diri dan sekolah yang bersangkutan. Belum lagi bila keberhasilan (dengan tingkat kelulusan tertentu), taruhannya adalah kedudukannya, jelas ini merupakan sesuatu yang “masuk akal” bila kemudian guru dan kepala sekolah merasa was-was dengan hasil UN.

Apakah hal tersebut merupakan justifikasi pentingnya pengawas dan pemantau independent dalam UN? Seperti kita ketahui, akhir-akhir ini, pelaksanaan UN harus diawasi oleh Pengawas Independen untuk ”menjamin” pelaksanaan UN berlangsung dengan fair. Walaupun ini tidak menjadi jaminan karena kebocoran bisa terjadi di banyak lini yang tidak terjangkau oleh pengawas independen. Namun dengan adanya pengawas independen menunjukkan bahwa paling tidak pelaksanaan UN yang sudah-sudah dicurigai tidak berlangsung dengan jujur, sebagaimana terlihat dari beberapa kasus dalam UN.

Yah, itulah keprihatinan kita. Kejujuran pelaksanaan UN sudah diragukan sehingga perlu adanya pengawas independen. Laksana pemilu saja, yang memerlukan pengawas dan pemantau independen demi pemilu yang LUBER. Jika dari tingkat sekolah sudah diawali dengan ketidakjujuran, lantas bagaimana dengan kelanjutannya? Inilah krisis pendidikan kita yang sesungguhnya. Sekolah, atau tepatnya pendidikan sudah menjadi objek penderita. Sekolah sudah menjadi ajang permainan pejabat politik, lebih-lebih menjelang pemilu, para petinggi daerah mematok target tertentu. Kedudukan guru dan kepala sekolah menjadi terancam oleh tindakan politis para pejabat politik sehingga untuk mengamankan kedudukannya bertindaklah di luar kejujuran, kasak-kusus tak tentu arah. Nilai-nilai kemandirian dan kejujuran dalam proses pendidikan selama tiga tahun hilang seketika hanya beberapa hari. Proses pendidikan yang juga berlangsung selama 3 tahun harus ditentukan oleh ujian ”kognitif” beberapa hari saja. Sekolah (guru dan kepala sekolah) benar-benar tidak memiliki akses untuk menilai dan menentukan kelulusan murid. Padahal mereka yang tahu persis akan siswa-siswanya. Sebuah sistem yang patut untuk dievaluasi.[]

Bengkulu Ekspress, Rabu 29 April 2009

Oleh: Suharyanto

Usai sudah hajatan lima tahunan, pemilihan umum legislatif. Kini kita tinggal menunggu hasil perolehan secara resmi dari KPU meskipun prediksi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga survey telah pula dipublikasikan. Selanjutnya kitapun menunggu pemilihan umum presiden bulan Juli mendatang.

Pemilihan legisltaif telah berlalu dengan segala cerita amburadul dan kesuksesan yang saling seiring berjalan. Di sela-sela carut marut dan klaim kesuksesan, saya sempat mendapati adanya cerita menarik, lucu tepatnya, seputar pencontrengan. Setelah selai mencontreng, 4 April 2009 – setelah mengantri lama – saya menemui beberapa masyarakat ibu-ibu yang, maaf, kurang berpendidikan. Macam-macam cerita yang keluar dari mereka. Ada yang karena grogi, akhirnya asal mencontreng tanpa mengetahui siapa yang harus dicontreng. Ada juga yang mencari-cari nama kandidat tidak ketemu-ketemu akhirnya dipilihlah yang mudah terbaca saat itu. Nah, ada juga yang bingung mencari kandidat yang kebetulan nama panggilannya bukan nama yang sebenarnya sebagaimana tertera dalam kartu suara. Ini yang juga mencelakai perolehan suara si kandidat.

Untuk yang terakhir ini kejadiannya cukup sering. Kandidat yang terlanjur terkenal dengan nama alias, misalnya namanya X, tapi terkenal dengan sebutan Buyung Gondrong, sekali lagi ini misal. Maka puaslah pemilih itu mencari-cari nama Buyung Gondrong, dan memang tidak akan pernah ada di kartu suara. Ada juga orang yang misalnya bernama “Lazuardi”, dari kata tersebut terpanggilah menjadi “Edi”. Nah, kebetulan ada lebih dari satu “Edi” sehingga ada tambahan panggilan, umpamanya jenis pekerjaannya, sifatnya, performansnya dan lain-lain. Apa lagi bagi masyarakat kita, sebagaimana Andrea Hirata katakana dalam tetraloginya Laskar Pelangi bahwa masyarakat Melayu suka memberi julukan pada orang dengan menambah-nambahkan panggilan sesuai dengan karakter, profesi, kejadian penting dan lain-lain. Maka tak pelak lagi si “Edi” tadi mendapat tambahan panggilan, katakanlah ”Mancung” karena hidungnya yang mancung. Maka jadilah ia dipanggil Edi Mancung.

Maka, sekalipun ia menuliskan nama asli yang diberi kurung nama panggilan dalam sosialisasi dan kampanye melalui stiker, spanduk, baliho dan lain-lain, masyarakat terutama kalangan bawah tidaklah secara otomatis faham bahwa orang tersebut nama aslinya adalah berbeda dengan panggilan. Jadinya dengan berlama-lama mencari nama Edi Mancung tidaklah akan ketemu. Inilah, bahwa nama Edi Mancung sudah melekat di alam bawah sadar masyarakat kalangan bawah, karena julukan atau panggilan inilah yang selalu hadir di pikiran dan perasaan orang sekitarnya. Ini sudah sedemikian melekat sehingga tidak bisa secara cepat menemukan atau mengenali kembali bahwa nama sang kandidat yang akan dipilih namanya bukan Edi Mancung, melainkan Lazuardi. Suatu nama yang tidak menyangkut secara persis, berbeda misalnya namanya Edi XXXX yang jelas-jelas mengandung kata Edi.

Inilah sedikit pernak-pernik pemilu kali ini.

Oleh: Suharyanto

Kamis, 9 April 2009, kita, warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih dan mau menggunakan hak pilihnya, akan memilih wakil-wakil kita di lembaga legislatif semua tingkatan pemerintahan dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Soal memilih wakil rakyat bukanlah barang baru bagi kita. Kita sudah melewati beberapa kali pemilihan umum dengan berbagai sistem, jadi rasanya sudah terbiasa dan bisa. Perbedaan dari pemilu ke pemilu tidaklah terlalu besar semisal cara memilih dari mencoblos menjadi mencontreng. Juga, ukuran kertas suara yang berubah sesuai dengan peserta pemilu baik dari jumlah partai maupun jumlah orang. Demikian juga dengan cara penghitungan perolehan suara dari nomor urut menjadi suara terbanyak, dan lain-lain yang semua itu tidak terlalu penting bagi pemilih.

Bagi pemilih, yang penting adalah bahwa apa yang telah dijanjikan selama kampanye dan sosialisasi haruslah ditunaikan dengan seksama. Ini yang menjadi perhatian pemilih. Pemilih mengharapkan bahwa mereka yang mencalonkan diri untuk dipilih adalah orang-orang yang memilkiki kemampuan untuk berbuat demi menyampaikan, melaksanakan dan mengawal aspirasi pemilih. Maka, mau tidak mau para calon harus siap dengan segala risiko dan konskuensi.

Jika selama ini banyak sekali kampanya bernada membujuk menyeru dan “membeli” pemilih untuk memilih calon-calon, maka setelah terpilih maka siaplah mereka berdiri di garda depan untuk kepentingan rakyat. Nah, hal yang seperti ini yang justru terlihat sebaliknya jika dilihat dari fenomena perilaku anggota legislatif di semua tingkatan. Maka tidaklah heran jika kemudian ada masyarakat yang menganggapinya secara apatis atas pelaksanaan pemilu dan hasilnya. Dalam pergaulan sehari-hari, masyarakat sudah jenuh dan muak dengan sajian tentang perilaku anggota legislatif.

Maka, bersiaplah wahai para calon untuk siap melaksanakan segala konskuensi baik terpilih maupun tidak terpilih. Kalian telah mendeklarasikan diri untuk bisa menjadi wakil rakyat maka berbuatlah untuk rakyat. Jangan kecewakan rakyat melalui perilaku tidak terpuji kalian nanti. Di pundak kalianlah masa aspirasi kami titipkan. Kami memilih berarti kami percaya, tapi kepercayaan kami bukanlah cek kosong. Kami akan menagihnya..

Selamat berkompetisi 9 April 2009.

Bengkulu, 7 April 2009.