SINERGI dan kolaborasi antar instansi level nasional kembali dilakukan Universitas Bengkulu. Kali ini, Fakultas Hukum UNIB melakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan Perpustakaan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI), guna memajukan literasi serta melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi lainnya.
Acara penandatanganan PKS antara Perpustakaan MPR-RI dengan FH UNIB berlangsung di ruang Internasional 1 Gedung Mout Court FH UNIB, Sabtu (19/2/2022). Penandatanganan dilakukan Dekan FH UNIB Dr. Amancik, SH, M.Hum dan Koordinator Bidang Perpustakaan MPR RI, Yusniar, SH.
Tampak hadir Rektor UNIB yang diwakili oleh Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan, Dr. Candra Irawan, SH, M.Hum, Anggota MPR-RI Kelompok DPD-RI Ahmad Kanedi, SH, MH yang merupakan anggota DPD-RI asal pemilihan Bengkulu, Wakil Dekan III FH UNIB Dr. Edra Satmaidi, para ketua program studi, dan ketua-ketua unit kerja selingkung FH UNIB serta para dosen dan mahasiswa.
Dilansir LKBN Antara, Senin (21/2), Yusniar mengucapkan terima kasih atas terlaksananya penandatanganan kerja sama antara MPR RI dan Universitas Bengkulu. Ia mengatakan kerja sama Perpustakaan MPR dengan pihak lain, khususnya perguruan tinggi, sebenarnya telah berjalan sejak 2017. “Ke depan, kerja sama seperti ini akan dilanjutkan, termasuk dengan pihak-pihak lain di luar perguruan tinggi,” kata Yusniar.
Harapannya, kerja sama ini akan mampu meningkatkan mutu dan pelayanan Perpustakaan MPR kepada masyarakat umum, pecinta buku, terutama dosen dan mahasiswa. Selain itu, program ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan literasi, termasuk untuk kepentingan penelitian dan penyusunan disertasi.
“Kami juga terbuka untuk bekerja sama dengan perpustakaan mana pun. Apalagi, Perpustakaan MPR banyak menyimpan buku-buku yang tidak disebarluaskan secara umum dan buku-buku yang tidak diperjualbelikan. Perpustakaan MPR juga menyimpan putusan sidang yang berlangsung selama ini,” jelasnya.
Yusniar menyampaikan pula bahwa kerja sama Perpustakaan MPR dengan pihak lain bisa ditindaklanjuti dengan berbagai kegiatan. Di antaranya, bedah buku, pertukaran buku, kegiatan seminar, ataupun kunjungan. Perpustakaan MPR, juga berkenan menampung pemikiran dan usulan terkait dengan konstitusi atau ide-ide seputar kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Kami akan senang dan terbuka jika Bapak dan Ibu mampir ke Perpustakaan MPR pada suatu saat nanti apabila berkunjung ke Jakarta. Silahkan juga bagi para dosen dan mahasiswa UNIB yang mau melakukan penelitian di Perpustakaan MPR,” ucapnya seraya menambahkan civitas akademika UNIB juga bisa mengakses buku-buku MPR melalui aplikasi buku digital MPR.
Wakil Rektor III UNIB Bidang Kemahasiswaan, Dr. Candra Irawan, SH, M.Hum menyambut baik penandatanganan PKS antara FH UNIB dengan Perpustakaan MPR-RI. Ia juga sangat mengapresiasi diselenggarakannya Seminar Nasional bertajuk Presidential Threshold dalam Perspektif UUD NRI 1945 sebagai salah satu implementasi kerja sama Perpustakaan MPR dengan FH UNIB.
“Kerja sama, sinergi dan kolaborasi program yang kita laksanakan ini diharapkan memberikan kemanfaatan bagi kemajuan masing-masing instansi. Kemudian, seminar nasional yang dilaksanakan diharapkan menambah pengkayaan ilmu pengetahuan bagi dosen dan mahasiswa, apalagi tema seminar ini sangat seksi dan relevan dengan kondisi kehidupan berbangsa dan benegara saat ini,” ujarnya.
Seminar Nasional Pustaka Akademik dipandu oleh dosen Hukum Tata Negara FH UNIB, Ari Wirya Dinata, SH, MH dengan menghadirkan dua narasumber yaitu Akademisi FH UNIB Dr. Ardilafiza, SH, M.Hum dan Anggota MPR-RI Kelompok DPD-RI, H. Ahmad Kanedi, SH, MH yang merupakan Senator asal daerah pemilihan Provinsi Bengkulu.[Penulis : Andrian. Editor : Purna Herawan/Humas].